SELANGKAH lagi niat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk ikut menikmati konsesi tambang batu bara lewat badan usaha yang dibentuknya bakal segara terwujud. Proposal yang diajukan PBNU kabarnya sudah berada di meja Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil sabagai penentu pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dibentuk PBNU. Hanya izin bagi PBNU masing menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang juga tengah disusun oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Bisa dibilang jalan organisasi massa keagamaan mengelola tambang disiapkan mulus seperti jalan tol. Dalam banyak kesempatan Bahlil menyebut kebijakannya memberikan IUPK bagi NU adalah jalan menuju surga. Mengaku dilahirkan dalam keluarga besar nahdliyin, Bahlil menyebut bakal memproses secepatnya IUPK yang diajukan ormas bintang sembilan.

Dengan alasan pemerataan kesejahteraan, sebanyak enam WIUPK telah disiapkan pemerintah untuk ormas keagamaan. Semua WIUPK yang dijanjikan itu merupakan lokasi tambang batu bara aktif bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama. Keenam WIUPK tersebut adalah lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung (KJA).

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lebih dulu meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu memberikan izin bagi ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Gerak cepat pemerintah ini diduga untuk memenuhi janji Presiden Joko Widodo kepada PBNU sebelum pemilu 2024. Saat berbicara di acara Muktamar NU ke 34 di Lampung pada Desember 2021 Jokowi menawarkan konsesi tambang untuk organisasi Islam itu. Sebulan setelah pidato itulah Presiden membentuk satuan tugas yang dipimpin Bahlil.

Seperti gayung bersambut, dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 PBNU disebut giat menggerakan struktur PBNU hingga ke ranting untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Tuduhan itu disampaikan oleh salah satu intelektual muda NU Nadirsyah Hosen.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Gus Nadir mengungkapkan struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat arahan untuk memberikan dukungan pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Arahan, ujar Gus Nadir, disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Achyar di Hotel Bumi, Surabaya. Pengurus yang dikumpulkan mulai dari Rais Syuriyah, Ketua Tanfdiziyah sampai ketua cabang dan wilayah. Meski tidak ada keputusan resmi yang dituangkan dalam surat berkop PBNU namun arahan itu jelas. “Tapi yang dikumpulkan jelas pengurus, sehingga kemudian secara massif struktur itu diperintahkan untuk mendukung pasangan 02,” kata Gus Nadir seperti ramai dikutip media pada akhir Januari 2024 lalu.

Kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan ada enam wilayah tambang batu bara tersebut sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Terdapat enam ormas keagamaan yang bakal diberikan izin untuk mengelola wilayah tambang tersebut.

“NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,” ujar Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu (8/7/2024). Kado konsesi bagi NU ini cukup istimewa.

Mereka bakal menambang di lahan yang “gemuk”. Tak hanya cadangan batu baranya cukup besar, tingkat kesulitan eksplorasinya pun ringan. NU nantinya tak perlu membuka ladang tambang baru, ia cukup menerima “lahan jadi” sisa penciutan dari konsesi konsesi PKP2B yang sudah ada. “Masak mau masuk surga kita kasih yang susah susah,” ujar Bahlil.

Secara eksplisit Bahlil menyebut PBNU bakal mengelola 20 ribu haktare lahan tambang batu bara hasil penciutan milik Kaltim Prima Coal. Lokasi tambang KPC disebut masih sangat produktif, menyimpan cadangan batu bara yang cukup besar. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia KPC menyebut masih memiliki cadangan batu bara di lahan yang dikelolanya hingga 600 juta ton. Total cadangan tersebut dihitung dari keseluruhan lokasi (pit) tambang KPC yang berjumlah 10 pit dan tambahan 2 pit yang akan beroperasi pada tahun ini.

Bakal menerima “durian runtuh” NU menyebut siap untuk segera mengeksplorasi lokasi tambang tersebut. Berbeda dengan ormas keagamaan lain yang menolak karena merasa tidak memilihi keahlian di bidang tambang, PBNU justru merasa kader kadernya mumpuni untuk jadi pemain di sektor energi fosil tersebut.

Gudfan Arif, salah satu bendahara NU adalah seorang pengusaha tambang. Putra dari seorang Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur ini juga nantinya yang akan memimpin badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sudah didirikan PBNU untuk mengurus tambang batu bara. Gus Gudfan—begitu ia biasa dipanggil, diangkat menjadi Plt Bendahara Umum PBNU pada Agustus 2022, menggantikan posisi Mardani H Maming yang terjerat kasus korupsi. Gus Gudfan yang memiliki beberapa perusahaan di bidang energi dianggap bisa segera mempercepat proses ekplorasi jika kelak izin sudah diberikan.

PBNU bahkan disebut sudah menyiapkan struktur organisasi pengelolaan yang rapih dalam bentuk koperasi sehingga keuntungan dari ekplorasi tak hanya menebalkan dompet pribadipribadi. “Kita sudah atur semua,” ujar Gus Yahya. Namun, sebenarnya ormas keagamaan mengelola tambang bukan tanpa risiko. Untuk bisa mengelola tambang pengurus ormas harus menggandeng operator yang memiliki kemampuan teknis, sejak penggalian hingga penutupan tambang.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Bakal menerima “durian runtuh” NU menyebut siap untuk segera mengeksplorasi lokasi tambang tersebut. Berbeda dengan ormas keagamaan lain yang menolak karena merasa tidak memilihi keahlian di bidang tambang, PBNU justru merasa kader kadernya mumpuni untuk jadi pemain di sektor energi fosil tersebut.

Gudfan Arif, salah satu bendahara NU adalah seorang pengusaha tambang. Putra dari seorang Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur ini juga nantinya yang akan memimpin badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sudah didirikan PBNU untuk mengurus tambang batu bara. Gus Gudfan—begitu ia biasa dipanggil, diangkat menjadi Plt Bendahara Umum PBNU pada Agustus 2022, menggantikan posisi Mardani H Maming yang terjerat kasus korupsi. Gus Gudfan yang memiliki beberapa perusahaan di bidang energi dianggap bisa segera mempercepat proses ekplorasi jika kelak izin sudah diberikan.

• Lorem.
• Lorem, ipsum.
• Lorem, ipsum dolor.

PBNU bahkan disebut sudah menyiapkan struktur organisasi pengelolaan yang rapih dalam bentuk koperasi sehingga keuntungan dari ekplorasi tak hanya menebalkan dompet pribadipribadi. “Kita sudah atur semua,” ujar Gus Yahya. Namun, sebenarnya ormas keagamaan mengelola tambang bukan tanpa risiko. Untuk bisa mengelola tambang pengurus ormas harus menggandeng operator yang memiliki kemampuan teknis, sejak penggalian hingga penutupan tambang.

Kompetensi penting karena berkaitan dengan rangkaian kegiatan pertambangan batu bara yang rumit. Menurut Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Mohamad Jamil tanggung jawab perusahaan bukan hanya menggali sumber daya alam, tapi juga melakukan eksplorasi, studi kelayakan, penjualan , reklamasi tambang, hingga menutup tambang kembali. “Pada akhirnya ormas akan jadi pengutip fee saja,” ujar Moh Jamil.

Dengan kerumitan ini, tak heran jika tata kelola tambang sangat rapuh. Dalam satu ekses saja, menambal lubang sisa eksplorasi, pihak terkait gagal menegakkan aturan. Berdasarkan catatan Jatam pada 2018 saja ada 3.092 lubang batu bara yang belum direhabilitasi. Sudah lebih dari 140 orang meregang nyawa tenggelam di lubang bekas galian tambang yang dalamnya hingga puluhan meter dan beracun.

Belum lagi soal dukungan finansial yang cukup besar. Kabarnya, untuk kebutuhan awal, perusahaan tambang harus menyiapkan modal awal hingga 70-bo persen dari total modal. Pada tahun-tahun pertama ormas juga belum bisa menikmati keuntungan. Belum lagi harga komoditas yang tak selalu stabil. “Ini seperti menjebak ormas,” ujar Moh Jamil. Paling berbahaya adalah potensi konflik harisontal dengan masyarakat di sekitar tambang. Sepanjang 2014-2019 saha ada 62 konflik tambang yang memperhadapkan masyarakat dengan perusahaan pemilik izin tambang.

Tak heran jika ormas selain NU memilih untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerima tawaran pemerintah. PP Muhamadiyah misalnya mengaku tak ingin terburu buru mengajukan proposal. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) bahkan tegas menolak tawaran kelola konsesi tambang. “Kami tidak dididik itu itu,” ujar Rohaniawan Franz Magnis Suseno. (BAJO, RILO, INAS)

1. Lorem.
2. Lorem, ipsum.
3. Lorem, ipsum dolor.